Selasa, 24 Mei 2016 bertempat di Aula RSUD Wonosari telah terlaksana acara “TEMU PELANGGAN” sebagai acara rutin tim PKRS (Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit) RSUD Wonosari. Tema acara kali ini adalah penjangkauan dan sosialisasi fraud atau kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan penjaminan kesehatan bidang di era JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Acara ini berlangsung atas kerjasama RSUD Wonosari dan Tim Audit JKN Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh peserta BPJS yang diwakili oleh penunggu pasien rawat inap RSUD Wonosari dan jajaran manajemen RSUD Wonosari berikut dokter dan perawat sebagai pemberi layanan langsung.

Dalam paparannya Tim Audit menyatakan bahwa fraud dalam pelayanan kesehatan disebut sebagai suatu bentuk upaya yang secara sengaja dilakukan dengan menciptakan suatu keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati baik oleh individu atau institusi dan dapat merugikan pihak lain. Dengan kata lain fraud adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang “bermain” dalam era JKN yaitu peserta (masyarakat penguna JKN), Fasilitas Kesehatan dalam hal ini adalah RSUD Wonosari dan BPJS sendiri sebagai badan yang dibentuk pemerintah sebagai penyelenggaran JKN. Tim Audit JKN Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan BAPEDA mempunyai peran strategis sebagai regulator dalam penyelenggaraan JKN ini, dikatakan dalam acara tersebut sebagai “wasit” jika diibaratkan penyelenggaraan JKN sebagai sebuah sistem permainan.

Selanjutnya alam paparannya tim audit kabupaten menyatakan beberapa issue fraud yang terjadi, antara lain:

1. Penggunaan sisa dana kapitasi diluar ketentuan peraturan pengelolaan keuangan;
2. Masih ada fasilitas kesehatan yang dikontrak kerja oleh BPJS yang tidak sesuai dengan standar,;
3. Praktik mandiri menerima kapitasi dan merangkap PPK Pemerintah yang menggunakan fasilitas PPK Pemerintah dalam praktik mandirinya;
4. Minimnya pemahaman terhadap peraturan perundangan tentang JKN;
5. Penggunaan kartu peserta orang lain;
6. Iur biaya dari peserta;
7. Memperpanjang lama perawatan;
8. Sengaja menutup praktek (mengurangi jumlah jam pelayanan);
9. Pengobatan sub standar ( pulang sebelum sembuh dan lain lain);
10. Belum semua rumah sakit yang melakukan efisiensi;
11. Belum adanya buku pedoman, tim anti fraud, updating petunjuk tenis coder dan verifikator;
12. Pemahaman yang berbeda antara coder, verifikator dan dokter;
13. Akses formularium obat;
14. Klaim re admision;
15. Klaim bayi rawat gabung
16. Belum semua rumah sakit yang menerapkan clinical pathway;

Daftar temuan masalah tersebut diatas telah disepakati akan dijadikan sebagai rencana aksi pada tahun 2016 berikut solusi yang akan dilakukan oleh berbagai fihak sebagai stake holder dalam penyelenggaraan jaminan kesehetan masyarakat di era JKN.

Pada acara ini berlangsung pula diskusi berupa sesion tanya jawab dari peserta audien temu pelanggan. Beberapa topik diskusi antara lain tentang tentang pelayanan kasus kecelakaan yang juga terdapat penjamin lain, selain BPJS yaitu JASA RAHARJA dan terkait seringnya pihak BPJS secara sepihak membuat aturan-aturan yang mengatur internal fasilitas kesehatan sehingga menimbulkan beberapa “gesekan” antara BPJS dan fasilitas kesehatan sebagai “pemain” dalam era JKN. Dalam acara ini juga diselenggarakann polling sederhana tentang potensi kecenderungan terjadinya fraud dari pihak peserta maupun RSUD sebagai faskes tingkat lanjutan.

Beberapa simpulan sebagai akhir penutup acara adalah bahwa perlu dioptimalkan sosialisasi tentang penyelenggaraan JKN oleh BPJS selaku Badan Penyelenggara dan penguatan Dinkes sebagai regulator dalam era JKN. (TYR)